Tugas Pendidikan ‘n Pembangunan

Modal Sosial (1)
Oleh BUDI RAJAB
BILA kita lihat keadaan lalu lintas sehari-hari, tampak semrawut, jauh dari keteraturan! Semua pemakai jalan, apakah itu pejalan kaki, pemakai kendaraan pribadi, pengamen jalanan dan pengemis, pedagang kaki lima, pedagang asongan, penarik becak, kendaraan umum, pemakai sepeda, semuanya berperilaku mirip, semaunya sendiri. Tidak mengindahkan aturan berlalu lintas yang baik dan benar. Masing-masing memanifestasikan keegoisannya, tak mau peduli satu sama lain. Sudah dapat kita terka, kemacetan pasti terjadi!
Sumber kemacetan itu, ironisnya, bukan cuma di depan pasar tumpah, pusat perbelanjaan, mal, tetapi juga di jalan-jalan di depan gedung-gedung sekolah. Padahal, selain tempat untuk mengisi dan mengasah otak untuk menambah wawasan pengetahuan dan kemampuan analisis, lembaga pendidikan itu juga merupakan wahana yang mengajarkan dan mendidik tentang kedisiplinan. Namun yang tampak di situ malah ketidaktertiban. Para siswa, mahasiswa, guru, dan dosen atau pengajar, seenaknya sendiri dalam menggunakan jalan. Kemacetan itu berlangsung di sekolah-sekolah yang dikenal favorit, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, seolah-olah depan sekolah-sekolah favorit itu identik dengan ketidaktertiban lalu lintas. Ternyata mereka yang kita kategorikan sebagai kaum terpelajar sama saja dengan warga masyarakat lainnya, tidak mau peduli, egois, serta jauh dari menunjukkan sikap yang berdisiplin.
Sesungguhnya, ketidaktertiban itu tidak hanya tampak di jalan-jalan raya. Dalam kegiatan keseharian di instansi-instansi pemerintah pun, yang mestinya sebagai institusi publik mengelola hidup bermasyarakat dan bernegara agar tidak “kacau”, malah dirinya sendiri menunjukkan ketidakteraturan. Banyak di antara pegawai di waktu jam kerja yang mengobrol, membaca koran, jalan-jalan dari satu ruangan ke ruangan lain untuk mencari teman ngobrol, dan bahkan ada juga yang melamun. Di siang hari banyak aparatur dengan seragam khasnya jalan-jalan ke tempat-tempat perbelanjaan atau duduk ngobrol di cafe atau kantin, sementara warga masyarakat yang memerlukan penyelesaian perizinan bagi keperluan mengembangkan usaha, membangun rumah, melanjutkan sekolah, dan mencari pekerjaan dibiarkan menunggu.
Itulah sedikit kasus yang menunjukkan ketidaktertiban, ketidakdisiplinan, dan tidak adanya tanggung jawab dari warga masyarakat sebagai warga negara dan instansi pemerintah sebagai lembaga pelayanan publik. Menurut Kees Van Deek, ketidakteraturan di kantor-kantor pelayanan umum dan di jalanan mengakibatkan hilangnya banyak waktu dan banyak nyawa. Di kantor-kantor pemerintah waktu berharga dihabiskan dengan cara yang tidak produktif dan para pegawai menganggap keuntungan pribadi lebih penting daripada melakukan pekerjaan yang baik dan efisien. Para warga masyarakat, lebih memilih untuk mengabaikan peraturan-peraturan dan tidak memiliki nurani sedikit pun tentang melanggar peraturan-peraturan tersebut. Para pemimpin formal dan informal, yang posisi mereka cukup penting dalam masyarakat paternalistik Indonesia, ternyata juga tidak memberikan contoh yang benar.
Ketidaktertiban, tak adanya upaya penegakan hukum, dan seringnya penyelesaian masalah secara reaktif dan dengan kekerasan, meminjam sindiran Robert Hefner, adalah cermin keseharian dari bangsa Indonesia yang tak beradab. Apakah memang kita tidak memiliki keadaban, egoistis, sering bertindak represif, enggan menghargai orang lain sebagai sesama, dan tidak mau dan mampu berkoordinasi? Apakah dengan tidak adanya konsensus dan kerja sama dalam menegakkan ketertiban, berarti negara-bangsa Indonesia kurang atau bahkan sama sekali tidak memiliki modal sosial (social capital)?
Jaringan horisontal
Pengertian modal sosial, dalam kajian ilmu-ilmu sosial kontemporer, terkait dengan perilaku kooperatif yang terorganisasikan secara horisontal, meski sering kali tidak formal, yang bisa mendorong pada adanya keteraturan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di samping itu, dalam modal sosial ini terkandung pula hubungan saling mempercayai di antara warga masyarakat dan antara masyarakat dengan negara, bukan hubungan-hubungan dominasi dan otoritarianisme.
Dalam rumusan Robert D. Putnam, modal sosial menunjuk pada ciri-ciri organisasi sosial yang berbentuk jaringan-jaringan horisontal yang di dalamnya berisi norma-norma yang memfasilitasi koordinasi, kerja sama, dan saling mengendalikan yang manfaatnya bisa dirasakan bersama anggota organisasi. Dalam konteks ekonomi, jaringan horisontal yang terkoordinasi dan kooperatif itu akan menyumbang pada kemakmuran dan pada gilirannya diperkuat oleh kemakmuran tersebut.
Modal sosial dalam bentuk asosiasi-asosiasi horisontal ini umpamanya berperan penting dalam mendukung kemajuan ekonomi pada komunitas Cina perantauan (overseas Chinese) melalui apa yang disebut dengan network capitalism. Organisasi informal Cina perantauan di Asia Tenggara, misalnya di Singapura dan Malaysia, mendorong pada kemampuan kompetitif mereka dalam kegiatan bisnis. Keunggulan bersaing tersebut bukan hanya karena mereka memiliki bakat kewiraswastaan, tapi juga berasal dari perkumpulan dan lembaga dagangnya. Pendirian perkumpulan satu dialek bahasa dan jaringan keluarganya, siang hwee (kamar dagang), memungkinkan mereka bisa saling membantu dan mempercayai satu sama lain dalam transaksi ekonomi modern tanpa harus melalui lembaga ekonomi formal yang birokratis.
Putnam juga mengajukan contoh mengenai kuatnya modal sosial masyarakat Italia Utara yang sejak berabad-abad lalu memiliki jaringan horisontal di antara kelompok-kelompok masyarakatnya, yang mengembangkan budaya politik yang menekankan pada otonomi, kerja sama, toleransi, dan penghormatan pada hukum, sehingga memungkinkan berkembangnya demokrasi partisipatif dan ketertiban. Sebaliknya, organisasi sosial di Italia Selatan sangat hierarkhis, dengan dominasi dan hegemoni kelompok elite, budaya politiknya berpola atasan-bawahan (clientelistic) dan otoriter, yang dilambangkan dengan penguasaan mafia yang mencolok.
Masyarakat Italia Selatan mengembangkan hubungan sosial yang vertikal, memiliki ketergantungan yang luas pada keluarga, dan kepercayaan sosial pada nonkeluarga yang rendah, karena lembaga-lembaga publik yang ada tidak dapat diandalkan untuk terciptanya rasa keamanan dan perlindungan. Juga ada kecurigaan meluas pada negara dan otoritas yang lebih tinggi. Di sini jaringan sosial vertikal mencakup hubungan-hubungan asimetri dan eksploitasi, yang mendorong pada munculnya ketimpangan sosial-ekonomi dan tindak kekerasan.
James S. Coleman melihat modal sosial dari sisi fungsinya. Dia menunjukkan bahwa struktur sosial dalam bentuk jaringan yang sifatnya lebih ketat dan relatif tertutup cenderung lebih efektif daripada yang terbuka. Jaringan komunitas yang dikembangkan kelompok-kelompok perantau di berbagai daerah lazimnya dibuat eksklusif, yang keanggotaannya didasari relasi kekerabatan dan kesamaan daerah, bahasa, etnis, dan agama, dan mungkin karena ketertutupannya itulah mereka bisa survive dan bisa menguasai jaringan perdagangan komoditas dan keterampilan tertentu di daerah perantauan.
Sumber modal sosial
Kiranya cukup penting untuk mengetengahkan konsep modal sosial yang diajukan Francis Fukuyama, yang tulisan-tulisannya dianggap kontroversial, tetapi populer, yang menekankan bahwa modal sosial memiliki kontribusi cukup besar atas terbentuk dan berkembangnya ketertiban dan dinamika ekonomi. Dalam konsepsi Fukuyama, modal sosial adalah serangkaian nilai dan norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerja sama di antara mereka.
Apabila anggota kelompok mengharapkan anggota-anggotanya berperilaku jujur dan terpercaya, mereka akan saling mempercayai. Kepercayaan ibarat pelumas yang membuat jalannya organisasi menjadi lebih efisien dan efektif. dalam konteks ini, berarti modal sosial bukan hukum atau aturan formal, tetapi norma informal yang mempromosikan perilaku konsesual dan kerja sama yang juga di dalamnya terkandung kejujuran, pemenuhan tugas dan tanggung jawab, saling mengendalikan, dan kesediaan untuk saling menolong.
Keluarga, dilihat Fukuyama, merupakan sumber penting bagi modal sosial. Sebagai contoh, betapa pun rendah opini orang tua Amerika atas anak-anak mereka yang berusia belasan tahun, jauh lebih mungkin di antara mereka saling mempercayai dan bekerja sama ketimbang dengan orang asing. Inilah alasan mengapa sebenarnya seluruh kegiatan bisnis dimulai dari keluarga. Di Cina dan Amerika Latin, keluarga sangat kuat dan kohesif, tetapi ia sangat sulit untuk memercayai orang asing, sehingga tingkat kejujuran dan kerja sama dalam kehidupan publik jauh lebih rendah dan ini mendorong pada terjadinya nepotisme dan korupsi pada lembaga-lembaga publik. Reformasi agama Protestan menjadi bermakna bukanlah karena ia mendorong kejujuran, kesediaan saling menolong, dan kepedulian di antara para wiraswastawannya, tetapi kebajikan-kebajikan itu dipraktikkan secara luas di luar keluarga, terutama pada lembaga-lembaga publik.
Dengan mengutip Coleman, Fukuyama menyebutkan, bahwa modal sosial menunjuk pada seperangkat sumber daya yang melekat dalam hubungan keluarga dan dalam organisasi sosial komunitas serta sangat berguna bagi pengembangan kognitif dan sosial anak. Kerja sama dalam keluarga itu dimungkinkan karena adanya fakta biologis yang kodrati dan itu tidak hanya memperlancar dan memudahkan jenis-jenis aktivitas sosial lainnya, seperti menjalankan bisnis. Dalam dunia sekarang ini pun banyak perusahaan besar yang impersonal dan birokratis sebagian besar dijalankan oleh keluarga. Tapi kebergantungan berlebihan atas ikatan kekerabatan itu bisa menimbulkan konsekuensi negatif atas masyarakat luas. Dalam penglihatan Fukuyama, banyak kebudayaan, mulai dari Cina, Eropa Selatan, hingga Amerika Latin yang mempromosikan familisme, yakni peningkatan ikatan kekerabatan, tetapi itu mengakibatkan kewajiban moral atas otoritas publik dalam segala bentuknya menjadi lemah.
Tetapi Fukuyama mengakui, ada modal sosial yang diproduksi dan disosialisasikan institusi publik, yakni melalui sistem pendidikan, yang di sebagian besar negara diberikan oleh negara sebagai kekayaan publik. Sekolah-sekolah biasanya tidak hanya mengajarkan berbagai pengetahuan dan keterampilan, juga memasyarakatkan para pelajar ke dalam kebiasaan-kebiasaan budaya tertentu yang dirancang untuk membuat mereka menjadi warga negara yang baik.
Namun demikian, banyak juga, menurut Fukuyama, pemerintah yang cakap dalam menghancurkan modal sosial. Umpamanya, bagaimana negara telah gagal memberikan dan melindungi hak-hak keamanan dan kepemilikan yang stabil kepada publik, sehingga mengakibatkan para warga negara tidak percaya bukan hanya pada pemerintah tapi juga saling tidak percaya di antara mereka sendiri dan menjadi sangat sulit untuk diasosiasikan. Pertumbuhan negara-negara kesejahteraan modern di Eropa Barat, sentralisasi fungsi-fungsinya, dan turut campurnya pada hampir seluruh perjalanan kehidupan warga negaranya cenderung melemahkan sosiabilitas spontan.
Di Swedia dan Prancis misalnya, ada asosiasional privat yang penting, tapi hampir semuanya bergantung pada subsidi dan regulasi pemerintah, dan ketika intervensi negara berkurang atau tidak ada, banyak organisasi sukrela tersebut yang kemudian menjadi yang ambruk.

Faktor Internal dan Kebijakan yang tidak Kondusif
Modal Sosial (2)
Oleh BUDI RAJAB
IMPLISIT, oleh para pakar, konsep modal sosial tersebut diletakkan secara preskriptif. Interpretasinya begini, masyarakat yang tidak memiliki atau lemah modal sosialnya tidak akan tertib, disiplin, bertanggung jawab, demokratis, dan kondisi ekonominya miskin. Masyarakat yang tidak punya jaringan horisontal yang dapat bekerja sama dan saling berkoordinasi tidak mungkin memperoleh keuntungan yang sama di antara para warganya. Sebaliknya, yang akan muncul adalah ketimpangan sosial-ekonomi dan ini akan menyulitkan untuk bisa menjadi masyarakat yang kompetitif. Kepemilikan modal sosial dianggap sebagai keharusan, imperatif, mesti dipunyai oleh masyarakat yang ingin demokratis dan ekonominya berkembang.
Sedikit banyak, kita bisa melihat pemikiran konsep modal sosial ini mirip dengan tesis modernisasi yang trendy pada tahun 1970-an, yang menganggap keberhasilan, kegagalan, atau tersendatnya proses pembangunan di negara-negara terbelakang (underdevelopment countries) disebabkan budaya penduduk Asia, Afrika, dan Amerika Latin tidak kondusif untuk munculnya sikap-sikap yang inovatif, kreatif, dan mengejar prestasi. Katakanlah, nilai dan orientasi budaya masyarakat tidak mendorong berkembangnya etos kewiraswastaan, kepeloporan, kemauan mengambil risiko, dan menolak sesuatu yang baru yang datang dari luar.
Pada awal tahun 1970-an sampai pertengahan tahun 1980-an pendekatan modernisasi merupakan mainstream dalam strategi pembangunan nasional di banyak negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin, termasuk Indonesia. Tetapi sebenarnya tesis ini melakukan reduksionisme yang berlebihan, faktor internal diletakkan sebagai satu-satunya penyebab bagi muncul atau tak terselesaikannya masalah. Mengapa negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin miskin, karena nilai-nilai budaya penduduknya tidak memberi peluang munculnya perilaku inovatif dan produktif. Di sini, tesis modernisasi ini menyalahkan budaya masyarakat budaya masyarakat negara-negara terbelakang dan membenarkan budaya masyarakat negara-negara Barat. Suatu tesis yang mengandung ideologi, bahwa kebudayaan Barat lebih unggul ketimbang kebudayaan Timur.
Dengan penekanan pada faktor internal itu tampak ada kesejalanan antara konsep modal sosial dan tesis modernisasi. Diasumsikan, masyarakat yang tidak atau kurang memiliki modal sosial akan pasif, labil, miskin, dan tidak teratur. Juga, dilihat dari kemunculan dan perkembangannya, modal sosial ini dianggap bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri, tanpa menengok kemungkinan formasinya bersumber dari pengaruh luar. Tesis modernisasi pun melihat, perilaku masyarakat yang inovatif, bersumber dari budaya masyarakat sendiri.
Sementara perbedaannya, bila tesis modernisasi mengunggulkan peradaban Barat dan harus menjadi acuan serta tujuan dari perkembangan negara non-Barat, konsep modal sosial mengakui, organisasi-organisasi informal, nilai-nilai budaya, dan keyakinan agama masyarakat non-Barat bisa menjadi lingkungan yang kondusif bagi ketertiban dan perkembangan ekonomi. Selanjutnya, konsep modal sosial juga melihat, bahwa tidak semua masyarakat Barat mampu mempertahankan modal sosial. Fukuyama menyatakan, modal sosial yang tadinya kuat pada masyarakat Barat lambat-laun memudar, karena masyarakat kapitalis modern telah banyak mengonsumsinya daripada menghasilkan. Kepercayaan yang merosot atas berbagai institusi publik, kejahatan yang meningkat, dan ikatan kekerabatan yang melemah di Amerika Serikat dan Eropa Barat, itu semua berarti telah mengikis modal sosial. Namun demikian, tampaknya untuk sementara ini masyarakat di negara-negara Barat masih memiliki kemampuan menjaga ketertiban hidup bermasyarakat, berdemokrasi, dan menjaga stabilitas perekonomiannya dengan berlandaskan dan mengacu pada organisasi, asosiasi, dan hukum formal.
Catatan reflektif
Memang mesti kita akui, masyarakat dan lembaga-lembaga publik di negara kita masih jauh dari kedisiplinan dan keteraturan. Tapi apakah ketidaktertiban itu memang melekat pada kebudayaan kita? Apakah memng kebudayaan masyarakat kita begitu longgar (loose structure), terlalu banyak memberi kemudahan kepada individu untuk mengubah aturan-aturan agar sesuai dengan keperluannya, sehingga mendorong munculnya sikap seenaknya sendiri atau egoistis, sering tidak menepati janji, tidak mau bertanggung jawab, dan tidak disiplin?
Mungkin dengan jujur harus diakui, bangsa kita sangat lemah modal sosialnya! Itu sebabnya kenapa dalam aktivitas sehari-hari masyarakat dan lembaga-lembaga publik sangat tampak adanya ketidakteraturan. Dan kita semua terlibat dalam kesemrawutan itu, bahkan, langsung atau tidak, negara pun turut mendukungnya.
Lembaga-lembaga pendidikan formal, langsung atau tidak, juga turut mereproduksi ketidaktertiban, mendorong munculnya mentalitas menerabas dan perilaku-perilaku egoistik lainnya. Kekerasan remaja sekolah menengah, tawuran antapelajar dan kenakalan remaja tidak juga berkurang, malah semakin meresahkan. Para remaja meskipun diajari apa yang mereka lakukan bukan hanya mengganggu orang lain, tapi bisa mencelakakan jiwa orang lain dan dirinya sendiri, tetap saja berperilaku kasar dan egois.
Kurikulum yang diajarkan di sekolah atau sosialisasi di rumah dan di lingkungan sosial lainnya tentang kedisiplinan dan tanggung jawab rasanya sama sekali tidak masuk dalam otak dan jiwa para remaja. Lembaga pendidikan tampaknya lebih berorientasi pada pendidikan kognitif dan komersialisasi, dan keadaan ini secara langsung atau tidak, difasilitasi oleh negara melalui aturan-aturan yang ditelurkannya.
Beberapa elemen bangsa kita sesungguhnya ada yang memiliki jaringan horisontal yang eksklusif yang didasari pada hubungan kekerabatan dan kesamaan daerah di sektor bisnis umpamanya, meskipun masih belum cukup kuat dan kompetitif. Misalnya aktivitas-aktivitas perdagangan dan jasa menengah ke bawah, lebih khususnya penguasaan pada ekonomi informal di perkotaan, oleh orang-orang Minangkabau, Madura, Bugis-Makassar, dan bagian tertentu dari masyarakat Jawa dan Sunda, di daerah-daerah perantauan mereka.
Hanya kebijakan negara sering kali tidak kondusif atau tidak mencoba memfasilitasi untuk memperkuat jaringan-jaringan tersebut, malah mereka sering dijadikan “objek pemerasan” birokrasi, umpamanya dengan membuat peraturan perizinan usaha dan retribusi yang memakan biaya besar. Jadinya etos bisnis mereka terhambat oleh perilaku birokrasi dan untuk mencari selamat akhirnya mereka berkolusi dengan birokrasi, dengan konsekuensinya barang dan jasa yang mereka produk menjadi lebih mahal. Dalam konteks inilah, kenapa produk dan jasa layanan para pebisnis kita tidak kompetitif.
Bagaimana dengan pemerintahan reformasi yang katakanlah telah menumbangkan rezim Orde Baru? Di jalanan tetap semrawut, lembaga pendidikan semakin terjebak pada praktik bisnis tanpa mengindahkan etika publik, korupsi birokrasi juga tidak berhenti, masyarakat petani tetap berada dalam kondisi kemiskinan, para pengusaha juga masih dihadapkan pada aturan birokrasi yang semakin membebani keuangan mereka. Otonomi daerah juga belum terlihat menelurkan berbagai kebijakan dan aturan strategis yang propengembangan modal sosial, bahkan tampaknya menjadi beban ekonomi dan sosial masyarakat daerah.
Partai-partai politik lama atau yang baru juga belum menunjukkan diri sebagai kelompok politik yang dapat menyalurkan dan mengartikulasikan kebutuhan dan kepentingan konstituennya, malah mereka terlibat dalam praktik-praktik korupsi dan kolusi dengan birokrasi pemerintahan. Memang di sana-sini muncul kelompok-kelompok sipil, tetapi masih belum mampu mendorong pada berkembangnya modal sosial yang dapat menjadi kekuatan masyarakat untuk memiliki posisi tawar di bidang ekonomi dan tumbuhnya solidaritas horisontal yang dapat saling membantu dan mengontrol di antara warga masyarakat sendiri dan mengontrol perilaku lembaga-lembaga publik.
Dalam penglihatan Van Deek, ketidakteraturan, tak adanya disiplin, dan tanggung jawab itu bukanlah melulu merupakan kesalahan orang-orang Indonesia satu per satu. Keadaan-keadaanlah yang memaksa mereka bersikap sebagaimana mereka bersikap. Sejumlah faktor sosial, budaya, politik, dan keadaan ekonomi memberikan kontribusi pada pelestarian perilaku yang buruk tersebut. Kesenjangan sosial-ekonomi yang cukup tajam pada masyarakat Indonesia sekarang ini, termasuk ketimpangan dalam tingkat pendidikan, bagaimanapun akan menimbulkan kecemburuan sosial. Lalu, ikatan emosional yang kuat antara seseorang dengan kelompok etnis dan kerabatnya, juga ikut mendorong pada ketidakpedulian pada kelompok lain.
Di samping itu, secara budaya banyak penduduk yang belum dapat sepenuhnya berpikir dalam konsep-konsep abstrak, sementara arus informasi budaya dan ilmu pengetahuan global masuk dengan derasnya. Ini menjadikan banyak penduduk yang sulit untuk bisa menentukan posisi dan mengambil sikap yang jelas dalam pergaulan hidup bermasyarakat dan bernegara, apakah harus menuruti aturan-aturan budayanya ataukah aturan hukum formal. Juga tampak dengan mencolok kesombongan gaya hidup yang diperlihatkan beberapa anggota masyarakat kelas atas, yang sekaligus mereka itu bisa mempermainkan aturan hukum. Jadinya warga masyarakat lain akan memandang dengan sinis norma hukum itu. Dan terakhir, yang paling penting, kebijakan negara jauh dari konsisten dan komprehensif, sering kali masalah yang muncul ditangani secara reaktif, sporadis, diskriminatif, dan mencari kambing hitam. Dengan demikian, politik negara bukannya mengeliminasi akar permasalahan secara mendasar, tetapi malah ikut melanggengkan ketidakteraturan.
Merujuk pada analisis Deek di atas, faktor-faktor itulah yang perlu dengan segera dipecahkan agar modal sosial bisa memiliki ruang untuk tumbuh dan berkembang, sehingga perilaku dan aktivitas masyarakat sehari-hari tidak lagi semrawut dan lembaga-lembaga publik bisa berjalan dengan produktif dan efektif.***
Penulis, Staf Pengajar Jurusan Antropologi, FISIP Unpad.
Dampak Positif dan Negatif Modal Sosial dalam Masyarakat kita
Konsep modal sosial (social capital) diperkenalkan Robert Putnam (1993) sewaktu meneliti Italia pada 1985. Masyarakatnya, terutama di Italia Utara, memiliki kesadaran politik yang sangat tinggi karena tiap indvidu punya minat besar untuk terlibat dalam masalah publik. Hubungan antarmasyarakat lebih bersifat horizontal karena semua masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Sementara itu, Putnam prihatin atas kecenderungan runtuhnya jalinan sosial masyarakat Amerika. Adanya televisi memberikan kontribusi bagi terciptanya “couch potato syndrome”. Kebiasaan orang Amerika “nongkrong” di depan layar televisi berjam-jam sebagai cerminan hidup yang sangat individualistik.

Menurut Putnam (1993), modal sosial adalah kemampuan warga untuk mengatasi masalah publik dalam iklim demokratis. Schaft dan Brown (2002) mengatakan bahwa modal sosial adalah norma dan jaringan yang melancarkan interaksi dan transaksi sosial sehingga segala urusan bersama masyarakat dapat diselenggarakan dengan mudah.

Menurut penulis, modal sosial adalah kerja sama antarwarga untuk menghasilkan tindakan kolektif. Pilar modal sosial, menurut Paldam (2000), adalah kepercayaan (trust), eksistensi jaringan (network), dan kemudahan bekerja sama (ease of cooperation). Dalam kenyataannya, modal sosial seperti mata uang dengan dua sisi yang berbeda.

Penyanggah teori Putnam mengatakan, justru Amerika-lah tempat tumbuhnya semangat charity (amal), volunteerism (kesukarelawanan), dan civic involvement (keaktifan warga). Sisi negatif modal sosial di Italia adalah berkembangnya praktik mafia (Sciarrone, 2002). Jaringan internal yang kuat dan kemampuan dalam menjual security (perlindugan) adalah resep dasar suksesnya kejahatan terorganisasi ini.

Modal sosial di Indonesia justru berkembang dalam sisi gelapnya. Contohnya adalah dominasi praktik kolusi-nepotisme dan berbagai bentuk praktik mafia. Indikasi nyata dari gejala ini adalah naiknya peringkat kebusukan praktik korupsi. Akar praktik kolusi-nepotisme adalah kuatnya tradisi “anak babe” (anak penguasa) yang selalu mendapat kemudahan berusaha karena jaringan kekuasaan yang dibangun oleh orang tua mereka. “Anak babe” memperoleh secara mudah tiga faktor Paldam tentang modal sosial karena status mereka. Lancarnya transaksi sosial berarti penghematan besar dalam transaksi ekonomi. Dengan modal sosial yang kuat, mereka tak mengeluarkan sepeser pun untuk berusaha.

Benih praktik mafia tumbuh dari prinsip seperti “kita harus berbaik sangka” atau “jangan makan tulang kawan”. Prinsip yang bagus untuk membangun modal sosial namun salah kaprah. Banyak yang tahu persis kapan seseorang mulai memanipulasi jabatan. Karena sikap toleran tersebut, pelanggaran itu terus berlangsung sehingga tercipta suatu kerja sama korupsi antarinstansi dan lembaga. Praktik korupsi ala mafia ini begitu parah sehingga penggantian seluruh pegawai negeri dan wakil rakyat sekaligus tidak akan mengatasi masalah ini. Sebab, cara korupsi sudah sangat jelas terlihat semua orang sehingga yang belum kebagian hanya menunggu waktu. Dalam era reformasi ini, peran dominan birokrat agak tergeser oleh para wakil rakyat. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya modal sosial negatif tersebut sehingga mampu menjalarkan pengetahuan korupsi dalam waktu singkat. Empat tahun sejak masa pemilu pertama yang disebut-sebaut sebagai pemilu yang demokratis, keterampilan korupsi telah merata.

Modal sosial negatif tumbuh subur karena kita asyik dengan teori pertumbuhan ekonomi. Menurut Walter Isard (1997), kebijakan ekonomi tak akan efektif tanpa memasukkan faktor sosial-budaya. Modal sosial positif, arisan dan gotong royong, digunakan sebagai kosmetik kebijaksanaan pembangunan. Padahal, modal sosial positif justru membuka peluang pembangunan ekonomi (Kinsley, 1997). Karena itu, perlu pengamatan yang jeli untuk lebih memperbaiki modal sosial yang salah kaprah.

Arisan dan gotong royong telah bergeser dari makna dasarnya. Semangat arisan adalah untuk menjalin hubungan antaranggota sambil menggilir dana yang dapat meringankan beban seorang anggotanya. Dalam arisan, kerap dihasilkan kesepakatan bersama untuk melakukan sesuatu. Namun, tradisi arisan ini telah “melenceng” menjadi sarana pamer kekayaan, bahkan muncul “arisan tender”. Begitu halnya gotong royong kebersihan kampung. Pada masa lalu, kegiatan ini dilakukan spontan oleh masyarakat. Namun, terjadi perubahan karena dorongan kompetisi dalam perlombaan kebersihan nasional atau gotong royong yang dipaksakan kepala desa dalam rangka menyambut kunjungan pejabat tinggi. Hasil akhirnya adalah kebersihan untuk perlombaan, bukan kebersihan untuk kesehatan. Dalam contoh tersebut, terlihat bahwa faktor eksternal lebih kuat dalam mendorong modal sosial. Misalnya, arisan yang berubah karena pola hidup konsumtif dan kesemuan gotong royong akibat tekanan hubungan vertikal.

Ada juga modal sosial warga Indonesia di mancanegara, misalnya Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika). Tujuan semula organisasi adalah menciptakan wadah komunikasi antarmasyarakat Indonesia di AS. Manfaat ini sangat terasa, terutama bagi orang yang baru pertama datang ke Negeri Paman Sam.

Namun, dalam beberapa periode kepengurusannya, terlihat bahwa organisasi ini didominasi oleh “anak babe” atau tokoh-tokoh yang ternyata sangat dekat dengan pemerintahan Orba. Beberapa pengurusnya juga menggunakan organisasi ini sebagai batu loncatan karir sepulangnya ke tanah air. Gonjang-ganjing politik di tanah air membuat tingkat partisipasi anggotanya turun.

Contoh lain ialah organisasi semacam Isnet (Islamic Network) yang mengandalkan silaturahmi melalui jalur internet. Jalinan komunikasi tersebut menghasilkan kegiatan nyata di lapangan, antara lain, pengiriman buku dan usaha ternak sapi. Namun, modal sosial ini menghadapi tantangan berat ketika kampanye antiterorisme yang praktiknya mematikan organisasi terkait dengan umat Islam.

Pengertian Multikultural
Multikulturalisme adalah sebuah filosofi —terkadang ditafsirkan sebagai ideologi— yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Istilah multikultural juga sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara.
Multikulturalisme bertentangan dengan monokulturalisme dan asimilasi yang telah menjadi norma dalam paradigma negara-bangsa (nation-state) sejak awal abad ke-19. Monokulturalisme menghendaki adanya kesatuan budaya secara normatif (istilah ‘monokultural’ juga dapat digunakan untuk menggambarkan homogenitas yang belum terwujud (pre-existing homogeneity). Sementara itu, asimilasi adalah timbulnya keinginan untuk bersatu antara dua atau lebih kebudayaan yang berbeda dengan cara mengurangi perbedaan-perbedaan sehingga tercipta sebuah kebudayaan baru.
Multikulturalisme mulai dijadikan kebijakan resmi di negara berbahasa-Inggris (English-speaking countries), yang dimulai di Kanada pada tahun 1971.[1] Kebijakan ini kemudian diadopsi oleh sebagian besar anggota Uni Eropa, sebagai kebijakan resmi, dan sebagai konsensus sosial di antara elit.[rujukan?] Namun beberapa tahun belakangan, sejumlah negara Eropa, terutama Belanda dan Denmark, mulai mengubah kebijakan mereka ke arah kebijakan monokulturalisme.[2] Pengubahan kebijakan tersebut juga mulai menjadi subyek debat di Britania Raya dam Jerman, dan beberapa negara lainnya. (Wikipedi Indonesia)
Pendidikan Multikulturalisme
Oleh Mochtar Buchori
Pendidik
Keinginan menyelenggarakan pendidikan multikultural biasanya muncul dalam masyarakat majemuk yang menyadari kemajemukannya. Masyarakat seperti ini menyadari dirinya terdiri dari berbagai golongan yang berbeda secara etnis, sosial-ekonomis, dan kultural. Masyarakat ini
sering disebut masyarakat pluralistik atau masyarakat heterogen. Sebaliknya, dalam masyarakat homogen—masyarakat yang memiliki identitas ras atau etnis yang sama, serta mengikuti gaya hidup dengan watak kultural yang sama—umumnya tidak ada keinginan publik untuk menyelenggarakan pendidikan multikultural. Di Jepang atau Norwegia, tidak terasa adanya kebutuhan pendidikan multikultural. Tetapi di Australia, Inggris, Perancis, Jerman, dan Belanda, amat terasa betapa ketiadaan pendidikan multikultural menimbulkan berbagai ketegangan dalam kehidupan sosial. Mengapa demikian?. Karena dalam setiap masyarakat majemuk selalu ada prasangka yang memengaruhiinteraksi sosial antara berbagai golongan penduduk. Misalnya, setiap golongan penduduk di masyarakat Indonesia menyandang perangkat prasangka, warisan generasi sebelumnya. Golongan pribumi,misalnya, hidup dengan sejumlah prasangka terhadap keturunan China, dan sebaliknya. Golongan penduduk Islam menyimpan sejumlah prasangka terhadap golongan Kristen, dan sebaliknya. Berbagai prasangka sosial dalam masyarakat majemuk tidak bersifat langgeng. Dari waktu ke waktu, berbagai prasangka itu berubah. Perubahan dalam prasangka ini dapat menuju interaksi sosial yang lebih baik atau lebih jelek. Dalam kurun waktu tertentu, golongan- golongan penduduk bisa menjadi lebih saling mencurigai, saling membenci, tetapi juga bisa menjadi saling memahami dan saling menghormati. Ini ditentukan oleh cara berbagai golongan penduduk dalam suatu masyarakat majemuk mengelola prasangka-prasangka sosial yang ada dalam diri masing-masing.
Pendidikan multikultural merupakan upaya kolektif suatu masyarakat majemuk untuk mengelola berbagai prasangka sosial yang ada dengan cara-cara yang baik. Tujuannya, menciptakan hubungan lebih serasi dan kreatif di antara berbagai golongan penduduk dalam masyarakat.
Melalui pendidikan multikutural, siswa yang datang dari berbagai golongan penduduk dibimbing untuk saling mengenal cara hidup mereka, adat-istiadat, kebiasaan, memahami aspirasi-aspirasi mereka, serta
untuk mengakui dan menghormati bahwa tiap golongan memiliki hak untuk menyatakan diri menurut cara masing-masing. Dalam konteks masyarakat Indonesia, misalnya, melalui pendidikan multikultural, para siswa dapat dibimbing untuk memahami makna Bhinneka Tunggal Ika, dan untuk mengamalkan semboyan ini dalam kehidupan nyata sehari-hari.
Pesantren-madrasah
Rangkaian renungan ini muncul dalam pikiran, saat seorang teman dari suatu fakultas tarbiyah bertanya, “Apakah gagasan pendidikan multikultural tepat dilaksanakan di lingkungan pesantren-madrasah?
Jika dinilai tepat, bagaimana cara melaksanakannya agar tidak mengubah watak dasar pesantren-madrasah?”
Menjawab pertanyaan pertama, saya katakan, ini bergantung pada visi para pengelola pendidikan pesantren-madrasah yang ada kini. Melalui pendidikan pesantren-madrasah, generasi Muslim Indonesia yang bagaimana yang diharapkan lahir di masa depan. Apakah yang diinginkan generasi Muslin Indonesia yang mampu bertindak sebagai gerbang bagi komunitas Muslim Indonesia yang terbuka untuk pergaulan antargolongan secara jujur dan saling menghormati? Ataukah generasi Muslim Indonesia yang lebih senang bertindak sebagai benteng yang mampu mengamankan komunitas Muslim Indonesia dari tantangan dan ancaman dari luar?
Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan sikap kita terhadap tepat- tidaknya pendidikan multikultural diterapkan di pesantren-madrasah. Jika yang diinginkan ialah lahirnya generasi Muslim Indonesia yang bersikap inklusif, tidak ada alasan untuk menolak pendidikan multikultural. Tetapi jika yang diinginkan lahirnya generasi Muslim Indonesia yang bersikap eksklusif, pendidikan multikultural harus ditolak, atau paling tidak “diwaspadai”. Ini merupakan persoalan yang harus dibahas secara mendalam oleh para pengelola pesantren-madrasah sendiri. “Orang luar” seperti saya tidak berhak mencampuri masalah internal ini.
Apakah memasukkan agenda pendidikan multikultural ke tubuh pesantren- madrasah tidak akan mengubah watak dasar pesantren-madrasah?
Proses integrasi
Saya tidak dapat menjawab pertanyaan itu berdasar pengalaman lapangan yang saya miliki. Tetapi pengalaman yang terjadi di Jerman, seperti diceritakan Zachary Shore (International Herald Tribune, 29/11/2006) yang cuplikannya saya tuturkan kembali di bawah ini barangkali bisa
digunakan sebagai perbandingan. Ada dua eksperimen menarik yang dilakukan di Jerman, yaitu di Berlin dan Negara Bagian Baden-Wurttenberg. Di Berlin, pendidikan multikultural untuk anak-anak Turki-Jerman dan anak-anak Jerman asli diselenggarakan di sebuah SD bernama Aziz Nasim Europa Elementary School. Sekolah ini bersifat bilingual. Setengah dari kegiatan pembelajaran diselenggarakan dalam bahasa Jerman, setengahnya lagi dalam bahasa Turki. Pelajaran agama mencakup pelajaran tentang agama Islam dan agama Kristen.
Di Negara Bagian Badan-Wurttenberg dilakukan suatu pilot project di 12 sekolah negeri yang persentase murid-murid Muslimnya cukup tinggi. Di negara bagian ini jumlah penduduk Muslim ialah 5,7 persen dan jumlah ini terus meningkat. Dan pemerintah setempat tidak tahu apa yang harus diperbuat dengan anak-anak dari penduduk Muslim ini. Maka diluncurkanlah pilot project di bawah pimpinan Michael Blume, seorang kandidat doktor di bidang comparative religion.
Di kedua sekolah ini anak-anak dibimbing untuk mengembangkan perasaan bahwa mereka merupakan bagian masyarakat Jerman. Mereka dibimbing untuk mencegah timbulnya perasaan bahwa mereka lebih merupakan bagian masyarakat paralel di luar masyarakat utama Jerman.
Pertimbangan utama para pendukung eksperimen ini ialah masyarakat Jerman tidak dapat terus membiarkan anak-anak Muslim tertutup dari masyarakat utama Jerman, dan membiarkan mereka tersedot arus ekstremisme. Sebaliknya, para pemimpin masyarakat Muslim di Jerman menyadari, mereka tidak dapat terus membiarkan para orangtua Muslim melarang anak-anak mereka masuk sekolah-sekolah Jerman. Ini dilakukan, antara lain, oleh Renee Abul Ella di Berlin, melalui organisasinya, Al Dar.
Apa yang dapat dipelajari dari berbagai pengalaman di Jerman ini? Melalui pendidikan multikultural, para imigran Muslim di Jerman dan Eropa umumnya dibimbing mengintegrasikan diri ke masyarakat tuan rumah, tanpa kehilangan identitasnya. Jadi, pendidikan multikultural diselenggarakan sebagai sarana melahirkan proses integrasi. Dapatkah hal ini dilakukan di Indonesia? Dapat! Jika dilaksanakan dengan benar, pada waktunya pendidikan mutikultural akan melahirkan proses integrasi bangsa yang sehat, dan melahirkan identitas bangsa yang sesuai dengan perkembangan zaman.
Jadi, jika pendidikan multikultural dilaksanakan di pesantren- madrasah, pada saatnya akan lahir generasi Muslim Indonesia yang memiliki cakrawala politik dan kultural luas tanpa kehilangan
identitas. Jika kita menerima kemajemukan dan memahami apa yang didambakan tentang diri kita sebagai bangsa, kiranya tidak sulit untuk menemukan cara-cara menyelenggarakan pendidikan multikultural tanpa mengubah watak dasar kita.

Pro-kontra Ujian Nasional
Ujian Nasional dan Berbagai Permasalahan
Oleh
Stevani Elisabeth

JAKARTA-Berbicara mengenai Ujian Nasional tak pernah lepas dari masalah pro-kontra. Kelompok yang pro terhadap UN berpendapat bahwa UN dapat membuat siswa menjadi lebih giat belajar, guru lebih giat mengajar, dan orang tua lebih peduli terhadap pendidikan anak.
Kelompok yang kontra menganggap bahwa UN bukan satu-satunya penentu kelulusan, melainkan sebagai bagian dari evaluasi nasional pendidikan untuk melihat sampai di mana kinerja sistem pendidikan nasional kita. Namun kalau ditarik benang merahnya, baik kelompok yang pro maupun kelompok yang kontra dengan UN memiliki pemikiran yang sama, yakni ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia . Hanya saja, cara pandang mereka saja yang berbeda.
Membahas UN tidak dapat lepas dari sejarah perkembangan ujian akhir yang dimulai sejak tahun 1950 hingga sekarang ini. “Hal ini penting agar kita bisa belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu kita serta hasil yang dicapai,” ujar Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan Djemari Mardapi.
Ujian akhir yang bersifat nasional yang dimulai sejak tahun 1950-an dikenal dengan istilah ujian penghabisan. Soal ujian dirakit di kantor direktorat di Jakarta dan dikirim ke semua kota yang memiliki SMA/SMP. Pada akhir tahun 1969, ujian negara diselenggarakan pada tingkat provinsi dengan istilah Evaluasi Tahap Akhir (EBTA). EBTA diselenggarakan di sekolah-sekolah percobaan milik IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, IKIP Semarang dan IKIP Malang.
Pada tahun 1971, semua ujian untuk semua tingkat dan jenis sekolah dilakukan oleh setiap sekolah, mulai dari penyiapan soal hingga pada penentuan kelulusan. “Kebebasan ini mendorong sekolah meluluskan semua siswanya. Alhasil, nilai yang didapat dari satu sekolah tidak bisa dibandingkan dengan sekolah lain karena soal yang digunakan berbeda dan kemungkinan cara penilaiannya juga berbeda,” katanya.
Dalam hal ini, upaya meningkatkan mutu dengan memberikan kewenangan penuh pada sekolah dalam menyelenggarakan ujian akhir tidak tercapai, sebab nilai yang diperoleh sebagian siswa tidak menunjukkan kemampuan yang sebenarnya.
Tahun 1975 diterapkan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif pada tiap akhir semester. Kesemuanya itu menjadi kewenangan sekolah. Dalam sistem ini, ada sekolah yang “mempermudah” kelulusan dan ada sekolah yang “mempersukar” kelulusan. Akibatnya, rentang mutu pendidikan dari satu sekolah ke sekolah yang lain menjadi sangat lebar.

Perkembangan Ujian
Selanjutnya untuk memperbaiki sistem evaluasi, munculah Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS). Pada EBTANAS, kelulusan siswa ditentukan oleh hasil evaluasi sekolah pada semester 5 (P) dan pada semester 6 (Q) serta hasil EBTANAS (R). Kelulusan siswa ditentukan oleh formula (P+Q+nR)/(2+n). Harapan penggunaan formula ini adalah nilai “n” semakin lama, semakin besar.
“Namun kenyataannya sejumlah sekolah menentukan nilai ‘n’ tetap kecil dan banyak sekolah yang menentukan nilai ‘n’ setelah diperoleh hasil EBTANAS dengan harapan semua siswa lulus,” kata Djemari. Pada kenyataannya, nilai “n’ dari tahun ke tahun tidak menunjukkan peningkatan yang berarti.
EBTANAS selanjutnya berkembang menjadi Ujian Akhir Nasional (UAN)) pada tahun 1983. Dan UAN berubah menjadi UN sesuai dengan PP 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) ditunjuk sebagai badan independen yang menyelenggarakan UN.
Menurut Djemari, saat itu semua unsur tetap melakukan penilaian dan hasilnya digunakan untuk kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
Pendidik melakukan penilaian pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, estetika, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Penilaian akhir yang dilakukan oleh satuan pendidikan mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik.
Hasil penilaian oleh satuan pendidikan menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Masing-masing nilai berdiri independen dalam menentukan kelulusan, yaitu ada batas lulus untuk tiap komponen nilai.
Nilai UN pada tahun pelajaran 2007/2008 adalah rata-rata 5,25 dengan tidak ada nilai di bawah 4,25. Tetapi boleh memiliki nilai 4,00 pada salah satu mata pelajaran, namun nilai pada mata pelajaran lainnya masing-masing 6,00. Semua ini untuk mengakomodisi kondisi sekolah-sekolah di Indonesia yang masih beragam.

Tidak Memiliki Kekuatan
Djemari menambahkan UN merupakan tantangan bagi peserta didik, pendidik, sekolah, orang tua dan dinas pendidikan. Tantangannya berupa penentuan strategi pembelajaran yang harus diterapkan oleh pendidik agar peserta didik memiliki kompetensi setiap mata pelajaran.
Menurutnya, kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan UN adalah kualitas pembelajaran yang dilakukan pendidik di kelas, di laboratorium, bengkel maupun di luar kelas. Tantangan lain yang penting adalah kejujuran dan objektivitas dalam melaksanakan penilaian dan melaksanakan UN.
Sementara itu, Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Depdiknas Burhanuddin Tola menilai selama ini pelaksanaan UN di Indonesia selalu menuai kritik dari masyarakat. Menurutnya, BSNP yang merupakan lembaga independent tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menyelenggarakan UN.
Dalam sebuah pertemuan yang membahas soal UN di negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan Australia terungkap bahwa di ketiga negara tersebut ada sejenis UN. Namun bedanya dengan Indonesia, negara-negara tersebut menggunakan UN untuk pemetaan di bidang pendidikan. Di Indonesia, UN digunakan sebagai penentu kelulusan.
Tahun 2008, pemerintah tetap melaksanakan UN bagi siswa SMP dan SMA. Bahkan pada tahun depan, siswa SD sudah diikutkan dalam UN atau yang dikenal dengan istilah Ujian Akhir SEkolah Berstandar Nasional (UASBN).
Soal UASBN ini 75 persen disusun oleh daerah dan 25 persen disusun oleh BSNP. Mata pelajaran yang diujikan dalam UASBN meliputi matematika, Bahasa Indonesia, dan IPA. Dan nilai kelulusan ditentukan oleh dinas pendidikan provinsi. (Harian Umun Sore: Sinar Harapan)

Pro-Kontra Ujian Akhir Nasional
Oleh Drs. MOCH. SAID SEDIOHADI
ADA dua peristiwa pro kontra yang muncul di Indonesia saat ini yakni menolak atau menerima hasil pemilu tanggal 5 April yang lalu. Di samping itu, ada juga adanya penolakan pada kegiatan nasional yang akan diselenggarakan pada bulan Mei tahun ini yaitu ujian akhir nasional (UAN).
Suatu hal yang wajar apabila dalam persepsi berbeda cara pandang tentang perlu atau tidak perlunya UAN diselenggarakan. Penulis akan mencoba melihatnya dari sisi bahwa UAN itu perlu dilaksanakan, ada beberapa pihak yang melihat dari sisi UU Sistem Pendidikan Nomor 20 tahun 2003 dengan aromanya yang sangat kental dengan Scholl Based Management dan Kurikulum Berbasis Kompetensi kurikulum 2004 yang sangat berpihak pada otonomi guru dalam menentukan keberhasilan siswa, sedangkan ujian nasional yang akan diselenggarakan pada bulan Mei mendatang masih mengusung kurikulum 1994.
Di lain pihak masih banyak sekolah belum melaksanakan (ditunjuk) sebagai sekolah yang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan mungkin sampai dengan tahun 2006 baru seluruh sekolah melaksanakan KBK dan “campur tangan” pemerintah dalam menentukan keberhasilan siswa berakhir.
Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan (sekolah) melalui guru untuk mengukur keberhasilan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran pada penggalan waktu yang telah diprogramkan sehingga hasilnya dapat menjadi bahan tindak lanjut guru dalam meneruskan, mengulang atau memberikan perbaikan baik secara klasikal maupun individual.
Tentunya hasil analisis atau pengamatan guru tetap berorientasi pada pencapaian target kurikulum yang termaktub pada Garis Besar Program Pengajaran (GBPP). Akhirnya guru dapat membuat rencana yang berkesinambungan.
Siswa yang taraf kemampuan tinggi perlu diberikan kegiatan atau materi yang lebih dibandingkan dengan siswa yang memiliki taraf kemampuan di bawahnya. Guru dapat merencanakan strategi mengajar berikutnya sehingga seluruh taraf kemampuan dapat terlayani dengan baik.
Tentunya dengan proses pembelajaran dari seorang guru yang dibangun mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis sampai tindak lanjut (perbaikan) maka guru sudah memiliki tugas yang lengkap. Guru harus melakukan penilaian dari hasil belajar siswa dengan memberikan nilai.
Nilai tersebut merupakan hasil pengamatan guru selama siswa tersebut ikut dalam proses belajar baik dari kemampuan kognitif (akademik), afektif (sikap) maupun psikomotornya (keterampilannya). Dengan demikian nilai yang diperoleh dan tertuang dalam rapor merupakan nilai utuh dari kemampuan siswa secara komprehensif.
Ujian akhir juga merupakan evaluasi akhir dari siswa yang materinya merupakan keterpaduan dari seluruh materi yang diterima oleh siswa selama siswa tersebut belajar. Dengan demikian, soal yang tersaji adalah soal yang tidak lepas dari materi yang termuat dalam GBPP.
Biasanya soal tersebut tersimpan dalam kumpulan soal (bank soal).
Terjadinya pro dan kontra UAN terlihat bukan substansi proses yang dijadikan acuannya, tetapi ada kecenderungan pada:
1. Adanya penyimpangan antara target pengajaran yang diharapkan dengan pelaksanaan proses belajar di sekolah sehingga guru tidak maksimal dalam pelayanannya pada peserta didik.
2. Kriteria kelulusan yang distandarkan dalam SK Menteri nomor 153 tahun 2004 tanggal 15 Oktober 2004 dengan nilai perolehan siswa harus lebih dari 4,01 sulit untuk dicapai karena ada ketimpangan kendali mutu sekolah terhadap kinerja guru yang belum optimal dan belum semua kepala sekolah berperan sebagai fasilitator terhadap kebutuhan guru maupun siswa dalam melaksanakan programnya.
3. Fasilitas yang dibutuhkan guru, berupa pembinaan dan peningkatan profesinya, pembinaan pribadinya sebagai profil yang patut diteladani dan menjadi idola siswa, maupun peningkatan kesejahteraan guru baik secara materi maupun nonmateri, masih jauh dari harapan.
4. Tingkat kemampuan profesional guru masih banyak terlihat dari belum optimalnya prestasi siswa dalam memahami dan menangkap materi yang diberikan oleh guru karena keterbatasan materi pengajarannya maupun keterbatasan dalam strategi mengajarnya, sehingga kepala sekolah harus dapat memberikan fasilitas yang cukup untuk guru dalam menambah keterampilan profesinya dengan memberikan peluang untuk belajar, menyiapkan perpustakaan yang memadai dan kesempatan untuk belajar antar teman (MGMP) maupun kesempatan untuk menjelajah di dunia maya (internet).
5. Posisi guru yang terpinggirkan dan tersisihkan mengakibatkan erosi kepribadian yang akan berakibat fatal bagi anak didik. Ada beberapa guru yang tidak mau bekerja dengan baik atau lunturnya etos kerja guru. Hal ini berakibat banyak teradopsi pada siswa sehingga muncul siswa malas belajar ataupun prestasi belajarnya sangat rendah. Untuk itu perlu ada pencerahan kembali pada pribadi guru terhadap komitmen awal “mengapa jabatan guru” dijadikan pilihannya.
6. Wujud kesejahteraan guru masih berkisar pada penerimaan gaji atau materi saja. Bila hal ini terjadi, sampai kapanpun tidak ada solusi yang tepat dalam mengakhirinya. Masalah pendapatan atau kepuasaan akan hasil yang diterima berpulang pada sisi “pengabdian” guru pada anak didik.
Bila kita memandang bahwa apa yang dikerjakan guru adalah peluang “ibadah”, “keikhlasan” dan “masa depan bangsa”, maka perolehan yang dinikmati memiliki nilai tersendiri yang sulit tergantikan dengan yang lain. Akan tetapi bila imbalan yang kita terima karena guru memposisikan sebagai “pekerja”, sudah barang tentu materi yang diterima jauh dari apa yang diharapkan dan mungkin menjadi beban hidup yang tak terselesaikan.
Dalam menghadapi masalah ini, kepala sekolah tentunya perlu mengadakan pendekatan tersendiri yakni dengan mengedepankan penghargaan sosial (social reward) pada semua tindakan guru dengan tetap berpegang pada norma dan etika serta kemampuan kondisi sekolah. Sebagai contoh kepala sekolah mengajak guru untuk memecahkan masalah, baik yang bersifat rutin maupun tidak rutin sehingga akan terjadi bentuk “pengakuan” pada guru akan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan sekolah.
7. Belum terpahaminya pengertian tentang evaluasi secara utuh oleh guru, baik evaluasi yang dilakukan secara internal dalam arti dilakukan selama proses belajar yang merupakan umpan balik guru dalam memantapkan materi pembelajaran maupun strategi dalam penyampaiannya yang bertujuan agar siswa mendapatkan prestasi yang diharapkan. Tentunya hal ini belum lengkap bila guru masih terpaku dengan hasil evaluasi internal saja. Harus ada hasil evaluasi pembanding yang dilakukan, yakni evaluasi eksternal.
Evaluasi ini disajikan oleh lembaga lain atau pemerintah (ujian) sebagai tolok ukur keberhasilan guru. Hal ini dapat dijadikan sebagai bukti tanggung jawab kepada stake holder (masyarakat).
Selain untuk mengukur keberhasilan pembelajaran, UAN juga digunakan untuk mengukur standar mutu pendidikan nasional. Tentulah akan muncul kontradiktif. Di satu pihak pemerintah mengharapkan mutu pendidikan tinggi tetapi di lain pihak masih terjadi rendahnya mutu pelayanan proses belajar mengajar di sekolah. Wajarlah bila pemerintah memberikan kriteria kelulusan baru 4,01.
Dalam masa transisi bergantinya kurikulum 1994 menjadi kurikulum 2004, yang gebyarnya akan dilaksanakan pada tahun pelajaran 2004/2005, merupakan wahana belajar kita dalam upaya meningkatkan mutu dan proses belajar serta memposisikan kembali tugas pokok dan fungsi guru dalam kinerjanya. Dengan adanya wewenang dan otonomi guru yang sebenarnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan kita akan yakin bahwa undang-undang tersebut bukan hanya menentukan kewajiban guru tetapi juga tetap memperhatikan hak guru. Insya Allah.(Teropong: Suplemen Pikiran Rakyat Khusus Politik-Hukum-Agama-Pendidikan)

Pengertian Mutu Pendidikan
Pengertian Mutu
Mutu mengandung makna derajat atau tingkat keunggulan suatu produk (hasil kerja atau upaya) baik berupa barang maupun jasa. Dalam konteks pendidikan, dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam “proses pendidikan” termasuk bahan ajar, metodologi, sarana sekolah, dukungan administrasi dan prasarana, dan sumber daya lain serta penciptaan suasana yang kondusif. Dalam “hasil belajar” mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada kurun waktu tertentu. Ini dapat berupa hasil tes kemampuan akademis, prestasi di bidang oleh raga, seni atau keterampilan yang lain, suasana disiplin, keakraban, kekeluargaan, kenyamanan, kebersihan dsb.
Proses dan hasil saling berhubungan. Akan tetapi agar proses itu memiliki arah yang jelas maka hasil atau target perlu dirumuskan terlebih dahulu. Sekolah bertanggungjawab tidak hanya pada proses tetapi juga pada hasil yang dicapai. (Http://BruderFIC.or.id)

Secara umum, mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan.
Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumberdaya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsunnya proses. Input sumber daya meliputi sumberdaya manusia (kepala sekolah, guru termasuk guru BP, karyawan, siswa) dan sumberdaya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan, dsb.). Input perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah, peraturan perundangundangan, deskripsi tugas, rencana, program, dsb. Input harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari
tingkat kesiapan input. Makin tinggi tingkat kesiapan input, makin tinggi pula mutu input tersebut.
Proses Pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input sedangkan sesuatu dari hasil proses disebut output. Dalam pendidikan bersekala mikro (ditingkat sekolah), proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses yang dimaksud adalah proses pengembilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibanding
dengan proses- proses lainnya.
Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pemaduan input sekolah (guru, siswa, kurikulum, uang, peralatan dsb) dilakukan secara harmonis, sehingganya mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (enjoyable learning), mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik. Kata memberdaykan mengandung arti bahwa peserta didik tidak sekadar menguasai pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya, akan tetapi pengetahuan tersebut juga telah menjadi muatan nurani peserta didik, dihayati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan lebih penting lagi peserta didik tersebut mampu belajar secara terus menerus (mampu mengembangkan dirinya).
Output pendidikan adalah merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses/perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efesiendinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya dan moral kerjanya. Khusus yang berkaitan dengan mutu output sekolah, dapat dijelaskan bahwa output sekolah dikatakan berkualitas/bermutu tinggi jika prestasi sekolah, khusunya prestasi belajar siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam : (1) prestasi akademik, berupa nilai ulangan umum EBTA, EBTANAS, karya ilmiah, lomba akademik, dan (2) prestasi non-akademik, seperti misalnya IMTAQ, kejujuran, kesopanan, olah raga, kesenian, keterampilan kejujuran, dan kegiatan-kegiatan ektsrakurikuler lainnya. Mutu sekolah dipengaruhi oleh banyak tahapan kegiatan yang saling berhubungan
(proses) seperti misalnya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. (Dikmenum, 1999, Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah: Suatu Konsepsi Otonomi Sekolah, Depdikbud, Jakarta).

Add a comment Januari 23, 2008

Menyambut Tahun Baru Hijriah 1429 H

Pengantar
Alhamdulillah kita telah memasuki bulan Muharram yaitu bulan pertama menurut perhitungan tahun Islam.
Dengan datangnya bulan Muharram berarti bertambahlah satu tahun lagi usia kita, yang berarti pula Allah SWT telah memberikan kesempatan satu tahun kepada kita menikmati hidup dan kehidupan.
Kesempatan hidup yakni umur adalah pemberian Allah yang sangat besar; oleh sebab itu kita mensyukurinya, yang bukan saja dengan ucapan lisan tetapi melalui perbuatan nyata. Sebagai pembuktian syukur nikmat umur yakni dengan menggunakan dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebagamana dikemukakan dalam sebuah hadist yang bunyinya:
“bersegeralah engkau kepada lima perkara:
1.Hidupmu sebelum matimu
2.Sehatmu sebelum sakitmu
3.Senggangmu sebelum sakitmu
4.Mudamu sebelum tuamu
5.Kayamu sebelum miskinmu. (HR. Baihaqy)
Dalam menyongsong kedatangan tahun baru inilah kita hendaknya mengadakan perhitungan terhadap diri sendiri; apa yang telah kita lakukan dalam waktu satu tahun yang segera akan kita tinggalkan?.
Untuk apakah yang satu tahun kita gunakan?, amalan apakah yang telah kita perbuat?, sudahkan kita membuat kabajikan?, sejauhmana kita menepati dan melaksanakan perintah Allah?.
Secara garis besar dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa untuk suatu kebahagiaan hidup didunia dan akhirat diperlukan adanya pembekalan diri.
Selagi hidup kita lebih banyak berbuat, beramal, dan berusaha bahkan meningkatkan semua prestasi yang pernah kita dapat diwaktu-waktu sebelumnya.
Dan sebagai bukti syukur itu, marilah kita menggunakan tahun baru ini sebagai titik tolak untuk lebih banyak berbuat kebaikan dan kebajikan serta meningkatkan amal-amal sholeh.
Jadilah kita semua orang-orang yang senantiasa mengikuti ketentuan dan jejak Rasulullah yakni orang-orang yang bertaqwa.

Din Syamsuddin: Tahun Baru Islam Identik Perubahan
Kamis, 10 Januari 2008
Tahun Baru Islam seharunya identik dengan perubahan atas segala aspek yang dinilai kurang baik selama ini. Demikian kutip Ketua Umum PP Muhammadiyah
Hidayatullah.com–Tahun Baru Islam seharunya identik dengan perubahan sehingga setiap memasuki pergantian tahun itu umat Islam diimbau melakukan perubahan atas segala aspek yang dinilai kurang baik selama ini.
Untuk saat ini, yang perlu diubah umat Islam adalah hal-hal yang berkaitan dengan mentalitas dan wawasan, kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin di Medan, Rabu, ketika dimintai pendapatnya tentang Tahun Baru Islam 1429 Hijriyah yang jatuh pada 10 Januari 2008.
Menurut Din , perubahan merupakan makna substantif dari proses hijrah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah sehingga dijadikan patokan dalam penetapan tahun baru Islam.
Proses hijrah disimbolkan Nabi Muhammad SAW sebagai upaya untuk mengubah kondisi ketertinggalan umat Islam di Mekkah guna mencapai kejayaan yang dimulai di Madinah.
Jika hal itu dikaitkan untuk masa kini, umat Islam harus melakukan perubahan terhadap mentalitas dan wawasannya agar dapat lepas dari ketertinggalan dan keterpurukan. [ant/www.hidayatullah.com]

Tahun Baru Islam dan Sikap Kita
Jumat, 11 Januari 2008
JIKA ukurannya adalah ramainya bunyi terompet, semaraknya kembang api, serta padatnya tempat-tempat hiburan, hotel, dan lainnya, jelas acara penyambutan datangnya Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1429 Hijriah yang jatuh pada Kamis, 10 Januari 2008, dini hari lalu, jauh dari semarak.
Meski ada satu dua petasan terdengar, atau lebih tepat suara letusan dari penembakan kembang api-yang mungkin inisiatif dari satu dua orang-tapi itu tak cukup menyaingi ingar-bingarnya pesta penyambutan Tahun Baru Masehi, seperti tergelar di berbagai kota di negeri ini 10 hari sebelumnya, yakni saat menjelang dan setelah memasuki 1 Januari 2008 lalu.
Bila dibandingkan dengan penyambutan datangnya Tahun Baru Masehi, di mana hampir di seluruh kota-kota besar dilakukan acara khusus-bahkan di beberapa kota pengurus RT (rukun tetangga), apalagi tingkat RW (rukun warga), akan merasa malu bila tidak menyelenggarakan acara penyambutan tahun baru, lengkap dengan hiburan, terompet, dan pembakaran kembang api-penyambutan Tahun Baru Islam di berbagai penjuru negeri ini boleh dikatakan sepi.
Atas nama modernisasi atau globalisasi, tak sedikit anak negeri ini-tak terkecuali tua muda, atau laki perempuan-merasa ketinggalan zaman bila tak mengikuti acara hiburan dalam rangka menyambut Tahun Baru Masehi. Tak sedikit yang merasa bukan anak “gaul” jika tak ikut berjingkrak-jingkrak mengikuti alunan musik, lalu larut dalam tiupan terompet dan kembang api. Tapi tak demikian halnya bila menyambut Tahun Baru Islam, 1 Muharram.
Memang, urusan tahun baru-apakah Masehi maupun Hijriah-sifatnya adalah ritual profan, atau tidak bersangkutan dengan agama atau tujuan keagamaan. Urusan tahun baru bukan sesuatu yang sakral. Tahun Masehi merupakan hitungan penanggalan yang dianut Barat, sementara Hijriah merupakan penanggalan/tahun berdasar hitungan Islam.
Tapi, alangkah baiknya pergantian tahun itu disikapi dengan perbuatan positif, terlebih bagi kita bangsa Indonesia yang akhir-akhir ini tak henti-hentinya didera berbagai bencana. Cobaan yang datang silih berganti, seperti luapan air Bengawan Solo yang melanda sebagian besar wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, gempa di Bengkulu dan Sumatera Barat, hancurnya lahan pertanian di berbagai daerah lainnya akibat longsor, banjir, serta hantaman angin ribut, seharusnya membangkitkan rasa solider.
Bagi bangsa Indonesia, sewajarnya Tahun Baru Hijriah disikapi dan diisi dengan perbuatan yang bermanfaat bagi orang banyak, termasuk bagi umat yang tertimpa bencana. Apalagi tanggal 1 Muharram itu merupakan sejarah yang sangat bermakna, ketika 1429 tahun lalu Nabi Muhammad saw dan pengikutnya hijrah dari Mekkah ke Madinah.
Selayaknya sejarah penetapan Tahun Baru Islam, sebagai hari bersejarah itu, kita jadikan sebagai awal untuk memperbaiki diri, “hijrah” dari yang buruk menjadi lebih baik. Ingat, setiap memasuki tahun baru, usia masing-masing orang berkurang. Apa pun dasar perhitungannya. Karenanya, sewajarnya setiap pertambahan usia membuat siapa pun menjadi lebih arif, lebih dewasa.
Adalah salah bila ada yang beranggapan bahwa perayaan menyabut Tahun Baru Masehi adalah urusan dunia dan ikut kegiatan menyambut Tahun Baru Hijriah adalah urusan akhirat. Yang benar, setiap menghadapi pergantian tahun-apakah Masehi atau Hijriah-seharusnya mendorong siapa pun mengoreksi diri, kemudian berupaya mencapai hasil atau prestasi lebih baik dibanding sebelumnya.
Sebagai bangsa yang religius, selayaknya apa yang dialami sebagian bangsa Indonesia akhir-akhir ini makin menyadarkan kita. Datangnya bencana banjir, longsor, makin beratnya beban hidup, jelas ada penyebabnya. Kita tak bisa mengatakan semua itu hanya sebagai cobaan, tanpa berupaya memperbaiki diri dan keadaan. Saatnya kita berhijrah, memperbaiki yang rusak, meninggalkan kesalahan. Banyak yang harus dilakukan, yang tentu saja tidak cukup hanya dengan doa. Karena itu, adalah suatu yang terpuji siapa pun yang menjadikan 1 Muharram lalu sebagai momentum untuk memperbaiki diri, terlebih tergerak untuk membantu sesama, membantu saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana. (Suara Karya Online)

Add a comment Januari 20, 2008

M.Alif Rizky..

Sweet MemoRiees…

Add a comment Januari 9, 2008

Artikel Islami: Penghancur Perahabatan

Apa yang kita alami demi teman kadang-kadang melelahkan dan menjengkelkan, tetapi itulah yang membuat persahabatan mempunyai nilai yang indah.

Persahabatan sering menyuguhkan beberapa cobaan, tetapi persahabatan sejati bisa mengatasi cobaan itu bahkan bertumbuh bersama karenanya.

Persahabatan tidak terjalin secara otomatis tetapi membutuhkan proses yang panjang seperti besi menajamkan besi, demikianlah sahabat menajamkan sahabatnya.

Persahabatan diwarnai dengan berbagai pengalaman suka dan duka, dihibur – disakiti, diperhatikan – dikecewakan, didengar – diabaikan, dibantu – ditolak, namun semua ini tidak pernah sengaja dilakukan dengan tujuan kebencian.

Seorang sahabat tidak akan menyembunyikan kesalahan untuk menghindari perselisihan, justru karena kasihnya ia memberanikan diri menegur apa adanya.

Sahabat tidak pernah membungkus pukulan dengan ciuman, tetapi menyatakan apa yang amat menyakitkan dengan tujuan sahabatnya mau berubah.

Proses dari teman menjadi sahabat membutuhkan usaha pemeliharaan dari kesetiaan, tetapi bukan pada saat kita membutuhkan bantuan barulah kita memiliki motivasi mencari perhatian, pertolongan dan pernyataan kasih dari orang lain, tetapi justru ia berinisiatif memberikan dan mewujudkan apa yang dibutuhkan oleh sahabatnya.

Kerinduannya adalah menjadi bagian dari kehidupan sahabatnya, karena tidak ada persahabatan yang diawali dengan sikap egoistis.

Semua orang pasti membutuhkan sahabat sejati, namun tidak semua orang berhasil mendapatkannya.

Banyak pula orang yang telah menikmati indahnya persahabatan, namun ada juga yang begitu hancur karena dikhianati sahabatnya.

Beberapa hal seringkali menjadi penghancur persahabatan antara lain:

  1. Masalah bisnis UUD (Ujung-Ujungnya Duit)

  2. Ketidakterbukaan

  3. Kehilangan kepercayaan

  4. Perubahan perasaan antar lawan jenis

  5. Ketidaksetiaan.

Tetapi penghancur persahabatan ini telah berhasil dipatahkan oleh sahabat-sahabat yang teruji kesejatian motivasinya. Mempunyai satu sahabat sejati lebih berharga dari seribu teman yang mementingkan diri sendiri.

“Dalam masa kejayaan, teman mengenal kita. Dalam kesengsaraan, kita mengenal teman kita.”

Ingatlah kapan terakhir kali anda berada dalam kesulitan. Siapa yang berada di samping anda?
Siapa yang mengasihi anda saat anda merasa tidak dicintai?
Siapa yang ingin bersama anda pada saat tiada satu pun yang dapat anda berikan?

Merekalah sahabat anda. Hargai dan peliharalah selalu persahabatan anda dengan mereka.

Add a comment Januari 9, 2008

The Colour of Friendship

Di suatu masa warna-warna dunia mulai bertengkar Semua menganggap dirinyalah yang terbaik yang paling penting yang paling bermanfaat yang paling disukai HIJAU berkata:”Jelas akulah yang terpenting. Aku adalah pertanda kehidupan dan harapan. Aku dipilih untuk mewarnai rerumputan, pepohonan dan dedaunan. Tanpa aku, semua hewan akan mati. Lihatlah ke pedesaan, aku adalah warna mayoritas…”
BIRU menginterupsi: “Kamu hanya berpikir tentang bumi, pertimbangkanlah langit dan samudra luas. Airlah yang menjadi dasar kehidupan dan awan mengambil kekuatan dari kedalaman lautan. Langit memberikan ruang dan kedamaian dan ketenangan. Tanpa kedamaian, kamu semua tidak akan menjadi apa-apa”
KUNING cekikikan: “Kalian semua serius amat sih? Aku membawa tawa, kesenangan dan kehangatan bagi dunia. Matahari berwarna kuning, dan bintang-bintang berwarna kuning. Setiap kali kau melihat bunga matahari, seluruh dunia mulai tersenyum. Tanpa aku, dunia tidak ada kesenangan.”
ORANYE menyusul dengan meniupkan trompetnya: “Aku adalah warna kesehatan dan kekuatan. Aku jarang, tetapi aku berharga karena aku mengisi kebutuhan kehidupan manusia. Aku membawa vitamin-vitamin terpenting. Pikirkanlah wortel, labu, jeruk, mangga dan pepaya. Aku tidak ada dimana-mana setiap saat, tetapi aku mengisi lazuardi saat fajar atau saat matahari terbenam. Keindahankubegitu menakjubkan hingga tak seorangpun dari kalian akan terbetik di pikiran orang.”
MERAH tidak bisa diam lebih lama dan berteriak: “Aku adalah Pemimpin kalian. Aku adalah darah – darah kehidupan! Aku adalah warna bahaya dan keberanian. Aku berani untuk bertempur demi suatu kausa. Aku membawa api ke dalam darah. Tanpa aku, bumi akan kosong laksana bulan. Aku adalah warna hasrat dan cinta, mawar merah, poinsentia dan bunga poppy.”
UNGU bangkit dan berdiri setinggi-tingginya ia mampu: Ia memang tinggi dan berbicara dengan keangkuhan. “Aku adalah warna kerajaan dan kekuasaan. Raja, Pemimpin dan para Uskup memilih aku sebagai pertanda otoritas dan kebijaksanaan. Tidak seorangpun menentangku. Mereka mendengarkan dan menuruti kehendakku.” Akhirnya
NILA berbicara lebih pelan dari yang lainnya, namun dengan kekuatan niat yang sama: “Pikirkanlah tentang aku. Aku warna diam. Kalian jarang memperhatikan daku, namun tanpaku kalian semua menjadi dangkal. Aku merepresentasikan pemikiran dan refleksi, matahari terbenam dan kedalaman laut. Kalian membutuhkan aku untuk keseimbangan dan kontras, untuk doa dan ketentraman batin.”
Jadi, semua warna terus menyombongkan diri, masing-masing yakin akan superioritas dirinya.
Perdebatan mereka menjadi semakin keras. Tiba-tiba, sinar halilitar melintas membutakan.
Guruh menggelegar. Hujan mulai turun tanpa ampun. Warna-warna bersedeku bersama ketakutan,
berdekatan satu sama lain mencari ketenangan.
Di tengah suara gemuruh, hujan berbicara:
“WARNA-WARNA TOLOL, kalian bertengkar satu sama lain, masing-masing ingin mendominasi yang lain. Tidakkah kalian tahu bahwa kalian masing-masing diciptakan untuk tujuan khusus,
unik dan berbeda? Berpegangan tanganlah dan mendekatlah kepadaku!” Menuruti perintah, warna-warna berpegangan tangan mendekati hujan, yang kemudian berkata:
“Mulai sekarang, setiap kali hujan mengguyur, masing-masing dari kalian akan membusurkan diri sepanjang langit bagai busur warna sebagai pengingat bahwa kalian semua dapat hidup bersama dalam kedamaian.
Pelangi adalah pertanda Harapan hari esok.”
Jadi, setiap kali HUJAN deras menotok membasahi dunia,
dan saat Pelangi memunculkan diri di angkasa marilah kita
MENGINGAT untuk selalu MENGHARGAI satu sama lain.
MASING-MASING KITA MEMPUNYAI SESUATU YANG UNIK KITA SEMUA DIBERIKAN KELEBIHAN UNTUK MEMBUAT PERUBAHAN DI DUNIA DAN SAAT KITA MENYADARI PEMBERIAN ITU, LEWAT KEKUATAN VISI KITA,
KITA MEMPEROLEH KEMAMPUAN UNTUK MEMBENTUK MASA DEPAN ….
Persahabatan itu bagaikan pelangi:
Merah bagaikan buah apel, terasa manis di dalamnya.
Jingga bagaikan kobaran api yang tak akan pernah padam.
Kuning bagaikan mentari yang menyinari hari-hari kita.
Hijau bagaikan tanaman yang tumbuh subur.
Biru bagaikan air jernih alami.
Ungu bagaikan kuntum bunga yang merekah.
Nila-lembayung bagaikan mimpi-mimpi yang mengisi kalbu

Add a comment Januari 9, 2008

All about Frienship

Toekmoe,.. sahabat
Persahabatan tidak memerlukan basa-basi
Wajah dipoles atau rayuan hati
Persahabatan tidak berlebihan memberi pujian
Persahabatan tidak memakai senyum dipermukaan
Persahabatan mengikuti proses alami
Menjauhi ajakan dan bujukan seni
Dengan berani memisahkan kebenaran dari dusta
Berbicara bahasa dari dalam hati saja
Persahabatan tidak mengutamakan persyaratan
Menolak semboyan picik dan sempit pandangan
Dengan kasih sayang memenuhi maksud dan tujuan
Dalam kata ataupun dalam perbuatan
Persahabatan menyemangati yang lesu dan lelah
Mengubah si penakut menjadi gagah
Memperingatkan yang bersalah
Menerangkan yang suram
Persahabatan murni tidak mementingkan diri
Sepanjang kehidupan kita yang diberi
Menguatkan, meluaskan, memanjangkan, memelihara
Hubungan antar manusia dengan manusia

Add a comment Januari 9, 2008

tugas pra UTS,..

Judul Buku : Evaluasi Program
Pengarang : DR. Farida Yusuf Tayibnapis, M.Pd
Penerbit : Rineka Cipta
Tebal : 195 Halaman
Tahun : 2000

Di negara-negara yang sudah maju, pendidikan dipandang sebagai sarana utama untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Untuk beberapa masalah tertentu, kesejahteraan bangsa dibebankan ke pundak sekolah dan universitas.
Diakui bahwa kritik-kritik sering muncul tentang sistem pnedidikan yang sering berubah dan tidak seimbang, kurikulum yang kurang tepat dengan mata pelajaran yang terlalu banyak dan tidak berfokus pada hal-hal yang seharusnya diberikan dan lain sebagainya. Namun masalah yang paling parah pada setiap sistem pendidikan yaitu kurangnya evaluasi yang efektif. Sering terjadinya perubahan dalam sistem pendidikan mungkin terutama disebabkan oleh:
1. Kurangnya informasi yang dapat diandalkan tentang hasil pendidikan, tentang praktek, dan programnya.
2. Kurang nya suatu sistem yang standar untuk memperoleh informasi tersebut dalam butir satu.
Kesadaran akan hal tersebut merupakan salah satu langkah ke arah perbaikan, evaluasi dapat memberikan pendekatan yang lebih banyak lagi dalam memberikan informasi kepada pendidikan untuk membantu perbaikan dan pengembangan sistem pendidikan. Oleh karena itu orang-orang yang berpengaruh dalam pendidikan, pakar-pakar pendidikan, dan para pemimpin menyokong dan menyetujui bahwa program pendidikan harus dievaluasi. Para orang tua yang mengerti menginginkan informasi tentang kurikulum dan metode pengajaran yang digunakan untuk mengajar anaknya. Kelompok warga lainnya ingin mengetahui hasil yang dicapai dengan biaya yang telah mereka bayar. Karena evaluasi dapat membantu mengadakan informasi tersebut, maka pembuat aturan pendidikan dapat memakai hasil evaluasi untuk alasan dalam proses perbaiakan pendidikan. Pakar maupun pemimpin sekolah dan universitas menerima evaluasi sebgai persaratan untuk memperoleh dana guna bermacam-macam program pendidikan. Pengajar dan karyawan melihat evaluasi untuk mengetahui apa yang telah mereka kerjakan. Singkatnya evaluasi telah diterima secara luas dalam pendidikan dan bidang-bidang lainnya yang relevan.
Dibedakan adanya evaluasi yang formal dan informal. Evaluasi informal terjadi apabila seseorang memilih di antara beberapa pilihan dan secara informal memilih. Misalnya memilih menu diretoran, atau seseorang menanyakan menu kepada pelayan restoran apa saja yang sedang populer hari itu untuk makan malam. Evaluai informal semacam itu, pilihan amat subyektif tergantung pada persepsi si pemilih tentang pilihan terbaik. Buku ini tidak membicarakan evaluasi semacam itu, tetapi evaluasi formal dan pendekatan evaluasi yang sistematik dalam merumuskan kriteria untuk memperoleh informasi yang akurat tentang pilihan-pilihan itu.
Seperti yang telah kita ketahui evaluasi program telah memegang peranan penting dalam pendidikan, antara lain memberi informasi yang dipakai sebagai dasar untuk:
1. Membuat kebijaksanaan dan keputusan,
2. Menilai hasil yang dicapai oleh pelajar,
3. Menilai kurikulum,
4. Memberi kepercayaan kepada sekolah,
5. Memonitor dana yang telah diberikan,
6. Memperbaiki materi yang telah diberikan, dan
7. Memperbaiki materi dan program pendidikan.
Penjelasan di atas adalah sedikit uraian dari buku ini. Dengan demikian buku ini sangat menarik untuk dibaca, karena di dalamnya memberikan banyak pemahaman/pengetahuan tentang evaluasi dari mulai arti evaluasi, untuk apa evaluasi, apa objek evaluasi, aspek dan dimensi objek apa yang akan dievaluasi, kriteria apa yang akan dipakai untuk menilai suatu objek, siapa yang harus dilayani dalam evaluasi, apa langkah-langkah dan prosedur yang dilakukan dalam evaluasi, metode apa yang digunakan dalam evaluasi, siapa yang akan melakukan evaluasi, dan apa standar untuk menilai evaluasi. Dari kesepuluh pertanyaan tersebut dapat terjawab dalam buku ini. Dan buku ini juga dilengkapi dengan contoh-contoh yang disesuaikan dengan lingkungan pembaca.oleh karena itu buku ini sangat bagus untuk dibaca khususnya untuk mahasiswa dan pembaca yang akan membuat laporan evaluasi program serta melakukan evaluasi program.

Add a comment November 13, 2007

Syarat dan Jenis Evaluator

EVALUATOR PROGRAM
1) Evaluator intern, adalah sebuah tim yang ditunjuk oleh suatu organisasi yang melaksanakan program, terdiri dari 9 orang-orang yang menjadi anggota organisasi program tersebut.
2) Evaluator ekstern, adalah sebuah tim yang diminta (biasanya oleh pengambil keputusan) untuk melaksanakan penilaian terhadap efektivitas program agar hasilnya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan di dalam menentukan tindak lanjut terhadap kelangsungan atau terhentikannya program tersebut.
Evaluator ekstern dapat berasal dari sekelompok orang yang memang sudah profesional, yang memang merupakan kelompok yang siap dibayar oleh pengambil keputusan. Ada juga evaluator dari perwakilan beberapa instansi yang ditunjuk. Misalnya penilaian terhadap Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) ditunjuk perwakilan dari beberapa IKIP yang tidak secara langsung menangani program tersebut.
PERSYARATAN EVALUATOR
Untuk memperoleh hasil evaluasi yang sebaik-baiknya, bagi evaluator program dituntut adanya persyaratan-persyaratan tertentu:
1) Memahami materi, yaitu memahami tentang seluk beluk program yang dievaluasi, antara lain:
a. Tujuan program yang sudah ditentukan sebelum mulai kegiatan.
b. Komponen-komponen program
c. Variabel yang diuji-cobakan atau dilaksanakan
d. Jangka waktu dan penjadwalan kegiatan
e. Mekanisme pelaksanaan program
f. Pelaksanaan program
g. Sistem monitoring kegiatan program
2). Menguasai teknik, yaitu menguasai cara-cara atau teknik yang digunakan di dalam melaksanakan evaluasi program. Oleh karena evaluai program tidak lain adalah penelitian evaluasi , maka evaluator program harus menguasai metodologi penelitian, meliputi:
a. Cara membuat perencanaan penelitian
b. Teknik menentukan populasi dan sampel
c. Teknik menyusun instrumen penelitian
d. Prosedur dan teknik pengumpulan data
e. Penguasaan teknik pengolahan data
f. Cara menyusun laporan penelitian
Untuk metodologi yang terakhir ini evaluator program harus menguasai sesuatu yang lebih dibandingkan dengan peneliti karena apa yang disampaikan akan sangat menentukan kebijaksanaan yang kadang-kadang resikomya sangat besar.
3). Objektif dan cermat. Tim evaluator adalah sekelompok orang yang mengemban tugas penting yang di tugasnya ditopang oleh data yang dikumpulkan secara cermat dan objektif. Berdasarkan atas data tersebut mereka diharapkan, mengklasifikasikan, mentabulasikan, mengolah dan sebagainya secara cermat dan objektif pula. Khususnya di dalam menentukan pengambilan strategi penyusunan laporan, evaluator tidak boleh memandang satu atau dua aspek sebagai hal yang istimewa, dan tidak boleh dan tidak boleh pula memihak. Baik pelaku evaluasi dari dalam ekstern (terutama yang dibayar!) tidak dibenartkan “mengambil muka” dari orang/lembaga yang meminta bantuan atau menugaskannya untuk mengevaluasi.
4). Jujur dan dapat dipercaya
Tim evaluasi merupaka tim kepada siapa pengambil keputusan menumpahkan seluruh kepercayaannya kepadanya. Mengapa pengambil keputusan minta tolong untuk mengevaluasi program yang dipandang penting untuk dievaluasi?. Alasannya ada dua hal: (a) mereka menghindari adanya bias (kesalahan pengamatan atau kesalahan persepsi) dan (b) dalam mempertanggungjawabkan tindakannya kepada masyarakat luas, tidak akan ada rasa “risih” karena adanya kemungkinan tidak jujur. Atas dasar alasan penyerahan tugas mengevaluasi tersebut kepada evaluator, maka menjadisuatu beban mental yang berat pada tim evaluator untuk tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Sebagai timbal baliknya mereka harus dapat menunjukan tingkat keterpercayaan yang tinggi kepada pemberi tugas.
Sehubungan dengan persyaratan evaluator ini, Ronald G. Schnee (1977) menyimpulkan dari data yang diperoleh dari 45 orang peneliti dan evaluator adanya 11 (sebelas) hal yang harus diperhatikan:
1) Evaluator hendaknya merupakan otonom. Evaluator hendaknya orang luar yang sama sekali tidak ada ikatan dengan pengambil kebijaksanaan maupun pengelola dan pelaksana program. Di samping itu juga harus jauh dari tekanan politik.
2) Ada hubungan baik dengan responden dalam arti dapat memahami sedalam-dalamnya watak, kebiasaaan dan cara hidup klien yang akan dijadikan sumber data evaluasi.
3) Tanggap akan masalah politik dan sosial karena tujuan evaluasi asalah pengembangan program.
4) Evaluator berkualitas tinggi, dalam arti jauh dari biasa. Evaluator adalah orang yang mempunyai self concept yang tinggi, tidak mudah terombang-ambing.
5) Menguasai teknik untuk memilih desain dan metodologi penelitian yang tepat untuk program yang dievaluasi.
6) Bersikap terbuka terhadap kritik. Untuk mengurangi dan menahan diri dari bias, maka evaluator memberi peluang kepada orang luar untuk melihat apa yang sedang dan telah dilakukan.
7) Menyadari kekurangan dan keterbatasannya serta bersikap jujur, menyampaikan (menerangkan) kelemahan dan keterbatasan tentang evaluasi yang dilakukan.
8) Bersikap pasrah kepada umum mengenai penemuan positif dan negatif. Evaluator harus berpandangan luas dan bersikap tenang apabila menemukan data yang tidak mendukung program, dan berpendapat bahwa penemuan negatif sama pentingnya dengan penemuan positif.
9) Bersedia menyebarluaskan hasil evaluasi. Untuk program kegiatan yang penting dan menentukan, hasil evaluasi hanya pantas dilaporkan kepada pengambil keputusan dalam sidang tertutup atau pertemuan khusus. Namun untuk program yang biasa, dan dipandang bahwa masyarakat dapat menarik manfaat dari penilaiannya, sebaiknya hasil evaluasi disebarluaskan , khususnya bagi pihak-pihak yang membutuhkan.
10) Berlawanan dengan nomor 9, menurut Ronald G. Schnee, hasil penilaian yang tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai informasi terbuka, sebaiknya tidak disebarluaskan (merupakan sesuatu yang konfidensial).
11) Tidak mudah membuat kontrak. Evaluasi yang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan sebaiknya tidak dengan mudah menyanggupi menerima tuga karena secara etis dan moral akan merupakan sesuatu yang kurang dapat dibenarkan.

Add a comment November 6, 2007

tugas.5 konsorsium

Konsorsium Sertifikasi Guru
JAKARTA (Fortadik): Konsorsium Sertifikasi Guru akan menjadi alat kontrol bagi proses pelaksanaan sertifikasi guru, sehingga berjalan sesuai dengan harapan. Konsorsium berdasarkan Kepmendiknas No 056/P/2007 ini bertugas merumuskan standardisasi proses dan hasil sertifikasi guru, serta melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan sertifikasi guru.
Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Fasli Jalal menjelaskan keanggotaan KSG melibatkan unsur Dikti, PMPTK, wakil dari PTN, PTS, universitas eks IKIP dan Departemen Agama. “Konsorsium menjadi governing board untuk mengawasi, mengontrol, dan melakukan pembuatan kebijakan agar proses sertifikasi berjalan dengan baik, transparan, akuntabel dan cost efficient,” kata Fasli pada acara Koordinasi Penyelenggaraan Sertifikasi Guru dalam Jabatan, di Depdiknas Jakarta, kemarin.

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Tujuannya untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran, meningkatkan profesionalisme guru, serta mengangkat harkat dan martabat guru. Proses sertifikasi dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.

Aktivitas KSG lainnya adalah melakukan koordinasi antara Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara, LPTK dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan LPTK dengan KSG. KSG juga melaksanakan monitoring dan evaluasi serta merumuskan rekomendasi dalam rangka pengendalian proses dan hasil sertifikasi guru. Tahun ini, sebanyak 200.450 guru kelas dan guru mata pelajaran untuk semua jenjang pendidikan baik PNS dan non PNS akan disertifikasi. “Mereka terdiri dari 20.000 guru yang sudah di daftarkan pada tahun 2006 dan 180.450 guru yang didaftar pada tahun 2007,” jelas Fasli. Kuota peserta dari berbagai kabupaten/kota ditetapkan sejak awal tahun dan telah dilakukan sosialisasi tatacara uji sertifikasi. Targetnya, guru yang sudah mendapat sertifikat pendidik akan mendapatkan tunjangan profesi mulai Oktober 2007.

Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 menyatakan sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio. Portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. “Semua guru yang sudah ditetapkan dalam kuota, mengumpulkan data-data dirinya dalam portofolio, termasuk semua dokumen yang berhubungan dengan kualifikasinya, pengalaman,pendidik an,dan pelatihan,” kata Fasli.

Lebih lanjut, Fasli menjelaskan terdapat 10 komponen portofolio yang meliputi (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi dibidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Informasi selengkapnya mengenai sertifikasi guru dapat diakses melalui http://www.sertifikasiguru .org atau menghubungi Direktorat Profesi Pendidik, Ditjen PMPTK dengan nomor telpon 021 75913561. (Penulis : RoroAyu )

(Sumber Berita : Fortadik)

Add a comment Oktober 30, 2007

tugas.4 jenis-jenis validitas

Validitas atau kesahihan menunjukan pada kemampuan suatu instrumen (alat pengukur) mengukur apa yang harus diukur (…. a valid measure if it succesfully measure the phenomenon), seseorang yang ingin mengukur tinggi harus memakai meteran, mengukur berat dengan timbangan, meteran, timbangan merupakan alat ukur yang valid dalah kasus tersebut. Dalam suatu penelitian yang melibatkan variabel/konsep yang tidak bisa diukur secara langsung, maslah validitas menjadi tidak sederhana, di dalamnya juga menyangkut penjabaran konsep dari tingkat teoritis sampai tingkat empiris (indikator), namun bagaimanapun tidak sederhananya suatu instrumen penelitian harus valid agar hasilnya dapat dipercaya.
Mengingat pentingnya masalah validitas. Maka tidak mengherankan apabila Para Pakar telah banyak berupaya untuk mengkaji masalah validitas serta membagi validitas ke dalam beberapa jenis, terdapat perbedaan pengelompokan jenis-jenis validitas, Elazar Pedhazur menyatakan bahwa validitas yang umum dipakai tripartite classification yakni Content, Criterion dan Construct, sementara Kenneth Bailey mengelompokan tiga jenis utama validitas yaitu : Face validity, Criterion Validity, dan construct validity, dengan catatan face validity cenderung dianggap sama dengan content validity. Berikut ini akan dikemukakan beberapa jenis validitas yaitu :
Validitas Rupa (Face validity). Adalah validitas yang menunjukan apakah alat pengukur/instrumen penelitian dari segi rupanya nampak mengukur apa yang ingin diukur, validitas ini lebih mengacu pada bentuk dan penampilan instrumen. Menurut Djamaludin Ancok validitas rupa amat penting dalam pengukuran kemampuan individu seperti pengukuran kejujuran, kecerdasan, bakat dan keterampilan.
Validitas isi (Content Validity). Valditas isi berkaitan dengan kemampuan suatu instrumen mengukur isi (konsep) yang harus diukur. Ini berarti bahwa suatu alat ukur mampu mengungkap isi suatu konsep atau variabel yang hendak diukur. Misalnya test bidang studi IPS, harus mampu mengungkap isi bidang studi tersebut, pengukuran motivasi harus mampu mengukur seluruh aspek yang berkaitan dengan konsep motivasi, dan demikian juga untuk hal-hal lainnya. Menurut Kenneth Hopkin penentuan validitas isi terutama berkaitan dengan proses analisis logis, dengan dasar ini Dia berpendapat bahwa validitas isi berbeda dengan validitas rupa yang kurang menggunakan analisis logis yang sistematis, lebih lanjut dia menyatakan bahwa sebuah instrumen yang punya validitas isi biasanya juga mempunyai validitas rupa, sedang keadaan sebaliknya belum tentu benar.
Validitas kriteria (Criterion validity). Adalah validasi suatu instrumen dengan membandingkannya dengan instrumen-pengukuran lainnya yang sudah valid dan reliabel dengan cara mengkorelasikannya, bila korelasinya signifikan maka instrumen tersebut mempunyai validitas kriteria. Terdapat dua bentuk Validitas kriteria yaitu : Validitas konkuren (Concurrent validity), Validitas ramalan (Predictive validity). Validitas konkuren adalah kemampuan suatu instrumen pengukuran untuk mengukur gejala tertentu pada saat sekarang kemudian dibandingkan dengan instrumen pengukuran lain untuk konstruk yang sama. Validitas ramalan adalah kemampuan suatu instrumen pengukuran memprediksi secara tepat dengan apa yang akan terjadi di masa datang. Contohnya apakah test masuk sekolah mempunyai validitas ramalan atau tidak ditentukan oleh kenyataan apakah terdapat korelasi yang signifikan antara hasil test masuk dengan prestasi belajar sesudah menjadi siswa, bila ada, berarti test tersebut mempunyai validitas ramalan.
Validitas konstruk (Construct Validity). Konstruk adalah kerangka dari suatu konsep, validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan dengan kesanggupan suatu alat ukur dalam mengukur pengertian suatu konsep yang diukurnya. Menurut Jack R. Fraenkel validasi konstruk (penentuan validitas konstruk) merupakan yang terluas cakupannya dibanding dengan validasi lainnya, karena melibatkan banyak prosedur termasuk validasi isi dan validasi kriteria.

Add a comment Oktober 2, 2007

Arsip

Pos-pos Terbaru

Blog Stats

Agustus 2016
S S R K J S M
« Jan    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Komentar Terakhir

nurulhudaevy di TUGAS2 MATA KULIAH EVALUASI PR…
Mr WordPress di Devy’s Blog
 
Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.